Isu Resuffle Kabinet Jokowi: Ada Ahok dan AHY, Menkes, Mendikbud, dan Menparekraf Diganti

Presiden Republik Indonesia.

Risalahrakyat.com - Kabar beredar adanya reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju mendadak heboh jadi perbincangan.

Sebelumnya, beredar adanya reshuffle menyusul kemarahan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah para menteri kabinet kerjanya.

Presiden Jokowi mengaku merasa kecewa dengan kinerja dari para menterinya dalam menyikapi krisis dan pandemi Virus Corona.

Kinerja dari para pembantu presiden itu dinilai biasa-biasa saja atau bahkan tidak ada progres yang menjanjikan.

Kondisi tersebut yang membuat Jokowi memberikan ancaman dengan mengatakan akan melakukan dan mengorbankan apapun, termasuk membubarkan lembaga hingga mereshuffle anak buahnya.

Hal itu disampaikan pada Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) yang kemudian dipublikasikan pada sepuluh hari setelahnya, yakni Minggu (28/6/2020).

Kini muncul ada tiga menteri yang terkena reshuffle, seperti yang dikutip dari acara Kompas Petang, Kamis (2/7/2020).

Satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Terawan Agus Putranto.

Terawan Agus sebelumnya menjadi sorotan utama lantaran berkaitan langsung dengan kasus Covid-19, yakni di bidang kesehatan.

Apalagi pada rapat kabinet saat itu, Kementerian Kesehatan menjadi contoh buruk yang disampaikan oleh Jokowi, terkait dengan anggaran yang dikeluarkan.

Kemenkes disebut baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen dari total yang dianggarkan sebesar Rp 75 triliun.

Dalam tayangan tersebut memperlihatkan Terawan Agus digantikan oleh Daeng Muhammad Faqih.

Daeng Faqih saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Selain Menkes, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio juga digantikan oleh Triawan Munaf.

Triawan Munaf merupakan Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Dan selanjutnya ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nadiem Makarim.

Melihat dari tayangan tersebut, Nadiem Makarim digantikan oleh Haedar Nashir.

Haedar Nashir merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Berikut kabar reshuffle yang beredar:

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto digantikan Daeng M Faqih (Ketua Umum IDI)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim diganti Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Meparekref), Wishnutama Kusubandio diganti Triawan Munaf (Kepala Badan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Jokowi Jusuf Kalla.

Posisi Menteri BUMN kabarnya diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemudian Menteri Pertanian diisi oleh nama Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin Limpo tak ada dalam daftar nama tersebut.

Menariknya lagi, dalam daftar tersebut, ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM.

Sisanya masih sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kata Istana soal Reshuffle

Sebelumnya diberitakan TribunWow.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara soal kabar reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi

Hal itu terjadi ketika Ali Ngabalin membahas terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan menteri oleh Jokowi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Selasa (30/6/2020).

Ali Ngabalin mengatakan bahwa keputusan reshuffle tersebut sangat wajar terjadi karena merupakan kewenangan dari seorang presiden.

Namun dikatakannya, sampai sejauh ini belum ada gambaran mengenai lembaga apa atau menteri siapa yang akan mendapatkan reshuffle.

"Kita musti kembali lagi kepada kewenangan presiden, beliau mempunyai hak prerogatif untuk bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat," kata Ali Ngabalin.

"Tidak ada sama sekali belum ada gambaran (lembaga), tetapi itu kan menjadi bagian daripada otoritas tertinggi dari Presiden," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi